Ulama, Pegawai, dan Pemerintah

Menjadi Pegawai Pemerintah

Sebagai sebuah pemerintahan yang mengatur himpunan masyarakat yang berdiri dan berjalan diatas masyarakat yang diaturnya dengan segala kebijakan dan undang-undang yang dibuat. Seperti kebijakan hukum, perpajakan, perdagangan, dan hukum-hukum yang mengatur dalam hidup bermasyarakat. Banyak sumber pendapatan yang di dapat dari berbagai sektor usaha dan juga pajak,
bahkan dari hasil penimbangan yang tidak akan 100% tepat,  misalkan penimbangan truk yang dengan aturanya muatan truck tidak boleh lebih dari 50kg, apa bisa nimbang seperti itu?
mesti banyak salahnya bukan, apa lagi truck yang bawa pasir muntilan yang full ketika membawa muatanya. Itulah kenapa pasti banyak tidak tepatnya. akibatnya, bisa menerima kiswah atau sesuatu yang haram bagi pegawai yang kerja di lingkup penimbangan dan beacukai. Berbeda kalau engkau jadi pegawai negeri guru atau lainya yang anti dengan urusan muamalah.

lalu bagaimana hukumnya semua sumber pendapatan dari berbagai sumber itu yang kemudian salah satunya digunakan untuk menggaji pegawainya? Lalu bagaimana hukumnya jadi pegawai negri? kalau pekerjaanya pegawai negri itu halal, jawab syaikhuna ya halal hukumnya.

Ulama zaman dahulu dan penguasa

Banyak ulama dahulu yang anti dengan penguasa, karena ribet. Sebab hartanya selalu berpolemik. Sampai muncul pertanyaan dari wakil - wakil kepercayaanya syeich ibnul mubarok : bagaimana kalau aku bermuamalah dengan orang - orang yang bermuamalah dengan para penguasa? kata dia kalau orang tersebut hanya bermuamalah dengan penguasa kalau bisa jangan. Tapi kalau dia bermuamalah dengan sultan dan disamping itu juga dia bermuamalah dengan selain sultan, maka bolehlah dia bermuamalah dengan orang tersebut. Artinya walau kita tidak tahu Uang yang dikantongnya itu dari gaji pegawai atau dari hasil jual ayam kita tidak perlu menelitinya lagi, karena yang penting sudah ada kemungkinan. Makanya kalau sufi ditanya kerjaanya apa, dia akan menjawab kalau pekerjaanya dagang, tapi dengan sampingan menjadi pegawai negeri. walaupun dirumah hanya  areng atau jualan patok kuburan.

Ulama yang dikisahkan bekerja pada pemerintahan hindia belanda seperti Sayyid Usman Mufti mau menerima pemberian pemerintah hindia belanda. Walaupun secara fisik kalau Sayyid Usman sebagai seorang Mufti besar hindia belanda ini mau bermewah-mewahan bisa saja rumahnya mewah, tetapi rumahnya masih sangat sederhana dan kemungkinan gajinya hanya di bagikan untuk para fukoro wal masakin. Adapun ia mau menjadi mufti di pemerintahan hindia belanda, resikonya ia menerima gaji dari belanda. walaupun secara pekerjaan ia bekerja pada pemerintah hindia belanda yang jelas - jelas pemerintah hindia belanda mendapatkan uang dari hasil dhohim menjajah rakyak. tapi pekerjaan yang ia lakoni adalah pekerjaan yang benar yaitu mufti yang mungkin saat ini sejenis mahkamah agung yang mengadili kasus masyarakat. Adapun kalau malam ia mempelelajari kasus, saatnya sudah selesai ya dimatikan damarnya, karena minyaknya adalah milik pemerintah atau inventaris.

 Penguasa di zaman Rosulallah vs zaman sekarang

Saat zamanya rosulallah, ahlul bait dzuriahnya rosulallah itu tidak di punguti pajak, "orang dunia ini milik rosulallah, masa dzuriahnya rosulallah dimintai pajak" demikianlah alasanya. Tapi kalau pemerintah indonesia, tidak dzuriahnya rosulallah, tidak orang biasa maupun bajingan semua dimintai pajak. tetapi tidak semuanya penghasilan pemerintah itu hasil penarikan pajak. Seperti rampasan dari hasil penyelundupan, hasil rampasan misal televisi pun kadang di nyalakan sendiri, itu namanya memakai yang bukan miliknya.

Dan indonesia ini tidak sampai haram karena penarikan hasil APBN dan APBD- nya tidak murni 100% dari sesuatu yang haram, Terawih ya tidak apa apa, berangkat haji ya mau mengurusi tidak seperti negara yang tidak bisa disebutkan namanya, yang berangkat haji mengurus sendiri hotel setelah sampai ya ngurus sendiri, jadi pembayaran pemerintah yang ONH itu sudah di berimakan pemerintah, satu bulan, berangkat naik haji di terbangi, setelah sampai disaudi di kawal polisi. di indonesia berangkat haji tidak perlu sangu uang pun sudah cukup karena dikatringi ONH. Berbeda dengan negara lain yang bahkan ada negara yang mengurus negara tidak mengurusi agama, agamapun tidak ikut campur urusan negara.

Berhati-hatilah saat berurusan dengan sultan atau penguasa

Urusan dengan sulton harus hati - hati, penguasa , fala'ih dan staf-stafnya. Apalagi kalau kamu jadi juru catatnya, itu harus hati-hati. Dapat proyek sarung untuk para pegawai seluruh indonesia, ya senang, sarungnya sudah dibawa tapi uang nya belum, saat di tagih kapan katanya nanti nunggu rapat diputuskan. diputuskanya itu kapan, ya nunggu rapat, rapatnya itu giman, ya nanti. Diputuskanya saat ini, cairnya tahun depan. Uangnya belum cair yang produsen sarung pertama sudah nagih terus ya pusing. Demikian yang di lakukan para sufi kalau urusan dengan sultan selalu hati-hati baik urusan secara langsung maupun tidak langsung. 

Ketika kita bermumalah dengan sultan atau orang orang disekitar penguasa kita harus hati hati. Walaupun apa bila penguasa itu mengambil harta dari rakyatnya dengan cara yang halal dan tidak halal yaitu kita tidak akan tahu mana yang halal dan mana yang haram tetapi hukumnya tidak sampai haram.

Tapi ketika pemerintah itu menarik harta kekayaanya dengan cara yang dzolim dan bagi pegawai sebagai orang yang menerima gaji, hukum gajinya itu cuma sampe makruh dan tidak sampai haram.  Berbeda kalau hukumnya Imam Al-Ghozali yang kalau pemerintahnya dholim gaji yang di terima itu remang-remang atau subhat. Imam Alghozali justru menjauhkan diri dari pemerintah. Tapi ia sendiri pun hidup sebagai orang yang menerima gaji dari pemerintah karena ia adalah seorang Rektor. Sebab ia yaqin penguasanya itu tidak jelas kedholimanya. Yang dia maksud penguasa yang suda jelas kedholimanya seperti penguasa pada pemerintahan hindia belanda yang mengabil hartanya dari menjajah rakyat atau mengambil harta dengan cara - cara yang dholim. Jadi aksud Imam Al-ghozali haram itu jika pemerintahnya sudah jelas kedholimanya.

Bekerjalah dengan cara profesional

Ketika jadi pegawai bekerjalah secara profesional, seperti sayyid usman mufti, seperti khalifah umar bin abdul azis. walaupun mereka bekerja dengan pemerintah, mereka bekerja dengan cara yang benar.

Kalaupun misal pemerintahnya adalah sultanul jail atau sultan yang dholim, itu hukumnya makruh saja. Jika ingin mencari untuk dalil seorang pegawai negeri bisa memakai dalil dalam kitabnya karya imam jalaludin assuyuti, yaitu kitab asbah wa naddho'ir,

Pendapat yang mashur, menerima pemberian raja yang raja tersebut memang jelas raja yang dholim itu tidak sampai haram, asalkan bukan yang menarik uang dari timbangan dan beacukai,

Intinya, penguasa itu pasti hartanya kacau, dari pajak prostitusi, dari pajak beacukai, pajak penimbangan, dari menguasai sungai, dari menguasai laut dan dari menguasai tanah tak bertuan, itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Yang penting pekerjaan halal ya hukumnya halal. Kalau mau pakai cara setengah sufi bisa dengan dagang, jadi kalau ditanya malaikat kerjanya apa ya kerjanya dagang, adapun jadi pegawai, jadi polisi itu hanya sampingan. Tidak perlu laku karena hanya sebagai penetralisir saja itu kata imam ibnul mubarok.